Gubernur NTT Minta Kepala BAPENDA Kejar Target APBD 2026

NTT, kupangmedia.net | Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi melantik Johny E. Ataupah sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) Provinsi NTT di Hotel Sasando, Kota Kupang, Senin, (18/5). Pelantikan itu dinilai menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi NTT memperkuat kapasitas fiskal daerah di tengah keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flori Rita Wuisan, para asisten sekretaris daerah, serta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Dalam sambutannya, Melki Laka Lena menegaskan jabatan Kepala Bapenda merupakan posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi NTT, kata dia, menargetkan separuh belanja APBD tahun 2026 dapat ditopang dari Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

“Pelantikan ini sangat penting bagi saya dan Pak Wagub karena tahun 2026 ini kami menargetkan setengah dari belanja APBD Provinsi NTT bersumber dari PAD. Ini langkah berani di tengah efisiensi anggaran yang ada saat ini,” kata Melki.

Menurut dia, dinamika ekonomi nasional maupun global membuat pemerintah daerah tidak bisa lagi terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Karena itu, penguatan PAD dinilai menjadi strategi utama agar agenda pembangunan daerah tetap berjalan konsisten.

Melki menyebutkan, hingga pertengahan Mei 2026 realisasi pendapatan daerah Provinsi NTT baru mencapai 15,53 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut dinilai masih jauh dari harapan pemerintah daerah.

Ia meminta Johny E. Ataupah segera melakukan langkah percepatan di lingkungan Bapenda, mulai dari penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, inovasi penagihan pajak, perluasan basis objek pajak, hingga penguatan digitalisasi sistem pemungutan. Pemerintah daerah juga diminta memperketat pengawasan untuk mencegah kebocoran pendapatan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.

“Kita harus mencegah kebocoran, memperkuat moral aparatur yang mengurus aset dan pendapatan daerah, sekaligus memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah,” ujarnya.

Melki juga menyoroti sektor pajak kendaraan bermotor yang dinilai masih memiliki potensi besar namun belum tergarap optimal. Berdasarkan evaluasi pemerintah provinsi, tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan di NTT masih berada di bawah 50 persen.

Karena itu, seluruh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Bapenda di kabupaten dan kota diminta membangun sinergi lebih kuat dengan pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain membahas penguatan PAD, Melki turut memaparkan kondisi ekonomi daerah yang mulai menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan pertama 2026 mencapai 5,32 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang sektor akomodasi dan makan minum, belanja pemerintah, pertanian, peternakan, perikanan, serta konsumsi rumah tangga.

Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar seperti tingkat kemiskinan sebesar 17,5 persen, persoalan stunting, dan rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 8,22 tahun. Menurut Melki, kondisi tersebut menuntut pemerintah menjaga stabilitas fiskal secara lebih serius agar program pembangunan tetap efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah, khususnya jajaran Bapenda, menjadi “jenderal lapangan” dalam menjalankan program prioritas Pemerintah Provinsi NTT, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan, hilirisasi produk unggulan daerah, serta pengembangan program One Village One Product (OVOP) dan One School One Product (OSOP).

Sebelum dilantik sebagai Kepala Bapenda Provinsi NTT, Johny E. Ataupah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Pelantikannya semula direncanakan bersamaan dengan pelantikan 31 pejabat pimpinan tinggi pratama pada Maret 2026, namun mengalami penyesuaian jadwal karena proses administrasi di tingkat pusat.