Di Balik Survei 80,5 %, Apakah 19,5% dari Ekonomi dan Infrastruktur Jalan

NTT, kupangmedia.net | Diskusi publik hasil survei kepuasan satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur digelar di Sofyan Hotel Cut Meutia, Jakarta, Jumat (13/2) malam. Forum seperti panggung refleksi sekaligus panggung uji nyali bagi duet Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johanis Asadoma

Lembaga Voxpol Center Research and Consulting merilis hasil survei kuantitatif yang dilakukan pada 5–14 Januari 2026 terhadap 800 responden di 22 kabupaten/kota di NTT. Dengan metode multistage random sampling dan margin of error ±3,47 persen, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja setahun Melki–Johni tercatat 80,5 persen.

Angka itu tinggi. Namun justru di situlah tantangannya.
Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, menyebut capaian tersebut menunjukkan adanya kepercayaan publik. Ia menilai gaya kepemimpinan yang aktif turun ke lapangan menjadi salah satu faktor yang mendorong persepsi positif masyarakat.

Diskusi yang dihadiri sekitar 50 peserta, 30 jurnalis nasional dan 20 mahasiswa serta diaspora NTT, berlangsung dinamis. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah turut hadir, termasuk pelaksana harian Sekda NTT Flouri Rita Wuisan dan Ketua Kadin NTT Bobby Liyanto. Pemerintah tampak ingin menunjukkan keterbukaan. Namun survei tak hanya memotret kepuasan. Ia juga memetakan kegelisahan.

Responden menempatkan sektor ekonomi dan kesejahteraan sebagai prioritas utama, disusul infrastruktur dan layanan dasar. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi harapan klasik yang belum sepenuhnya tuntas.

Melki menyebut hasil survei sebagai cermin, bukan panggung perayaan. “80,5 persen bukan angka untuk berpuas diri. Ini energi dan tanggung jawab moral,” ujarnya. Ia mengklaim angka kemiskinan NTT turun dari 18,6 persen pada Maret 2025 menjadi 17,5 persen pada Februari 2026. Pemerintah, kata dia, akan menggulirkan program bedah rumah bagi warga miskin serta memperluas pola orang tua asuh untuk percepatan penurunan stunting

Di sektor ekonomi, Pemprov mendorong program OVOP (One Village, One Product) dan menghadirkan NTT Mart untuk memperkuat pasar produk lokal. Pemerintah juga mengawasi pelaksanaan program pusat seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih.
Tetapi survei kepuasan tak selalu identik dengan rasa tuntas di lapangan

Pengamat politik Ade Reza Hariyadi mengingatkan pentingnya respons profesional menghadapi tantangan ekonomi dan kemiskinan. Ia menekankan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta perhatian serius pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai fondasi daya saing daerah. Penanggap lain, Rafnel Azhari, menilai angka 80,5 persen adalah modal awal yang baik, terutama karena responden banyak berasal dari kelompok menengah ke bawah petani, nelayan, dan peternak.

Di tengah paparan data, Melki melontarkan peringatan keras: pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanipulasi data kemiskinan. Ia bahkan menyebut warga yang tergolong mampu namun menerima bantuan sosial secara sengaja juga akan ditindak. Isu akurasi data memang kerap menjadi titik lemah berbagai program bantuan sosial di daerah.

Namun satu pertanyaan mengemuka, meski tak diucapkan terang-terangan dalam forum: dari mana datangnya 19,5 persen suara yang belum puas. Apakah ia berakar pada ekonomi yang belum sepenuhnya bergerak, Ataukah pada infrastruktur jalan provinsi yang rusak dan masih menjadi keluhan warga di wilayah terpencil seperti Amfoang, Kabupaten Kupang wilayah yang saban musim hujan kembali terisolasi

Survei memberi angka. Realitas memberi ujian. Tahun pertama kepemimpinan Melki–Johni boleh saja ditandai tingkat kepuasan 80,5 persen. Namun bagi NTT, Provinsi dengan tingkat kemiskinan dan stunting yang masih di atas rata-rata nasional satu tahun hanyalah pembuka. Sisanya adalah kerja panjang yang tak bisa hanya diukur oleh angka, melainkan oleh perubahan nyata yang dirasakan warga hingga ke ujung-ujung jalan yang selama ini sunyi dari perhatian.