NTT, kupangmedia.net | Lonjakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2026 menjadi sorotan tajam dalam Dialog Publik Program IRIS (Informasi Rakyat, Isu dan Solusi) yang digelar Sei News. Di tengah optimisme pemerintah daerah menaikkan target hingga Rp2,8 triliun, forum ini justru membedah fakta di lapangan: realisasi pendapatan masih tertatih dan menyimpan sejumlah persoalan mendasar.<\/p>\n\n\n\n
Plt. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) NTT, Johny Ericson Ataupah, secara terbuka mengakui bahwa capaian tahun sebelumnya menjadi cermin penting dalam membaca tantangan ke depan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKalau kita lihat tahun 2025, target awal Rp1,9 triliun kemudian disesuaikan menjadi Rp1,7 triliun, dan realisasi hanya sekitar Rp1,34 triliun. Ini berarti capaian kita masih di kisaran 70 hingga 80 persen,\u201d ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n
Target Tinggi, Realitas Belum Sejalan
Kenaikan target PAD tahun 2026 menjadi Rp2,8 triliun dinilai sebagai langkah progresif, namun sekaligus berisiko jika tidak dibarengi strategi yang tepat. Dalam forum IRIS Kupang, sejumlah narasumber menilai bahwa ada kesenjangan nyata antara ambisi target dan kesiapan sistem di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Struktur PAD NTT sendiri masih sangat bergantung pada sektor pajak, dengan kontribusi mencapai sekitar 75 persen. Dari jumlah tersebut, pajak kendaraan bermotor menjadi penyumbang utama, dengan porsi sekitar 70 persen dari total pajak daerah.<\/p>\n\n\n\n
Ketergantungan tinggi pada satu sektor ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, potensi yang dimiliki sangat besar. Namun di sisi lain, jika pengelolaannya tidak optimal, maka risiko kegagalan target juga semakin tinggi.<\/p>\n\n\n\n
Kepatuhan Rendah, Sumber Masalah Klasik
Salah satu temuan paling krusial dalam dialog tersebut adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Data menunjukkan bahwa baru sekitar 40 persen masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor, sementara sisanya masih belum patuh.<\/p>\n\n\n\n
Dekan FISIP Universitas Nusa Cendana, Prof. William Djani, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKalau 60 persen wajib pajak belum taat, maka kita sebenarnya sedang kehilangan potensi besar. Ini yang harus menjadi fokus utama pembenahan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, peningkatan PAD tidak bisa hanya mengandalkan kenaikan target atau intensifikasi semata, tetapi harus menyentuh aspek mendasar, yakni kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.<\/p>\n\n\n\n
Data Bermasalah, Potensi Tidak Akurat
Selain kepatuhan, persoalan data juga menjadi sorotan serius. Johny Ericson Ataupah mengungkapkan bahwa masih banyak data kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Ada kendaraan yang sudah rusak, tidak beroperasi, atau bahkan tidak lagi dimiliki, tetapi masih tercatat sebagai objek pajak. Kondisi ini menyebabkan distorsi dalam perhitungan potensi pendapatan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKalau datanya tidak akurat, maka target yang kita susun juga berpotensi meleset. Ini yang sedang kita benahi,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa pembaruan data menjadi langkah awal yang krusial dalam memperbaiki kinerja PAD ke depan.<\/p>\n\n\n\n
Capaian Awal 2026: Harapan di Tengah Tantangan
Meski menghadapi berbagai persoalan, capaian awal tahun 2026 menunjukkan tren yang cukup positif.<\/p>\n\n\n\n
Kepala UPTD Samsat Kota Kupang, Remmy Christian Pah, menyebutkan bahwa hingga triwulan pertama, jumlah objek pajak yang terealisasi telah mencapai lebih dari 43 ribu objek dengan penerimaan sekitar Rp21 miliar.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sekitar 11 persen untuk jumlah objek pajak dan 8,34 persen untuk penerimaan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIni menunjukkan bahwa ada perbaikan, tetapi kita masih jauh dari target yang ditetapkan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Dengan target objek pajak mencapai sekitar 327 ribu, capaian saat ini baru menjadi langkah awal yang membutuhkan akselerasi signifikan.<\/p>\n\n\n\n
Kabupaten Kupang: Target Naik, Kinerja Diuji
Di tingkat kabupaten, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah\/Samsat Kabupaten Kupang, Abdulgani R. Tokan, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 realisasi penerimaan mencapai sekitar Rp37 miliar dari target Rp46 miliar.<\/p>\n\n\n\n
Pada tahun 2026, target dinaikkan menjadi Rp20 miliar untuk kas daerah, dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD provinsi hingga mendekati Rp60 miliar.
\u201cTriwulan pertama menunjukkan peningkatan dari sekitar 3.000 objek menjadi lebih dari 5.000 objek. Ini progres, tetapi kita tidak boleh lengah,\u201d katanya.
Digitalisasi dan Kolaborasi: Solusi atau Tantangan Baru?<\/p>\n\n\n\n
Dalam forum IRIS Kupang, digitalisasi sistem pajak menjadi salah satu solusi yang terus didorong. Namun, sejumlah pihak mengingatkan bahwa digitalisasi bukanlah solusi instan.
Tanpa didukung data yang akurat, kesiapan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai, digitalisasi justru berpotensi menimbulkan masalah baru.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, kolaborasi lintas instansi dinilai menjadi faktor kunci. Sistem Samsat yang melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, dan Jasa Raharja harus diperkuat dengan koordinasi yang solid.<\/p>\n\n\n\n
Pj. Jasa Raharja Samsat Induk Kabupaten Kupang, Ignesius Stefanus, menegaskan bahwa sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi pendapatan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKita tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Kemandirian Fiskal Masih Jauh
Forum IRIS Kupang juga menyoroti ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Meskipun PAD menunjukkan tren peningkatan, kontribusinya masih belum cukup untuk menjamin kemandirian fiskal.<\/p>\n\n\n\n
Prof. William Djani menegaskan bahwa daerah harus mulai membangun kekuatan dari dalam.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKita tidak bisa terus bergantung pada pusat. PAD harus diperkuat agar kita benar-benar mandiri,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Namun ia juga mengingatkan bahwa kebijakan peningkatan pajak harus tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi seperti NTT.<\/p>\n\n\n\n
Tanpa Sensor, Menuju Pembenahan Nyata
Dialog publik IRIS Kupang menjadi ruang terbuka yang membedah persoalan PAD tanpa sensor. Dari rendahnya kepatuhan, lemahnya data, hingga tantangan digitalisasi, semua dibahas secara transparan.<\/p>\n\n\n\n
Johny Ericson Ataupah menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKita harus jujur melihat kondisi kita. Dari situ kita bisa memperbaiki dan bergerak maju,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Dengan target yang terus meningkat dan tantangan yang kompleks, masa depan PAD NTT kini bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menerjemahkan diskusi menjadi aksi nyata.<\/p>\n\n\n\n
IRIS Kupang telah membuka fakta. Kini publik menanti, apakah lonjakan target akan diikuti lonjakan kinerja, atau justru kembali menjadi cerita lama: target tinggi, realisasi tertatih.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
NTT, kupangmedia.net | Lonjakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":618,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[188],"class_list":["post-617","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-daerah","tag-samsat"],"yoast_head":"\n