Pemprov NTT Evaluasi Total Data Kemiskinan Usai Tragedi Ngada

NTT,kupangmedia.net | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat evaluasi pendataan dan program bagi warga miskin menyusul meninggalnya YBR (10), siswa kelas IV SD asal Jerebuu, Kabupaten Ngada. Tragedi ini dinilai sebagai alarm keras kegagalan sistem perlindungan sosial di daerah.

Rapat berlangsung secara luring dan daring di Ruang Rapat Gubernur NTT, Jumat, (7/2), dan dipimpin langsung Gubernur NTT Emanuel Melkiades Lake Lena, didampingi Wakil Gubernur Johni Asadoma dan Pelaksana Harian Sekda NTT Flori Rita Wuisan. Hadir pula Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, bupati dan wakil bupati se-NTT, serta tokoh agama dan insan pers.

Gubernur Melkiades menyebut kematian YBR sebagai pukulan moral bagi seluruh pemangku kebijakan. Ia menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan dan penyaluran bantuan kemiskinan.
“Peristiwa ini memukul kita semua sebagai pemimpin. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan data yang keliru dan program yang meleset sasaran,” kata Melkiades.

Ia menyoroti dua masalah utama, yakni buruknya akurasi data warga miskin dan lemahnya ketepatan sasaran program bantuan. Menurut dia, manipulasi data dan kelalaian di tingkat bawah tidak boleh lagi ditoleransi.
“Tidak boleh ada warga miskin yang luput dari perhatian negara,” ujarnya.

Staf Khusus Mendagri Hoiruddin Hasibuan mengatakan kehadirannya di NTT merupakan penugasan langsung Menteri Dalam Negeri untuk mendalami kasus di Ngada dan menyiapkan rekomendasi perbaikan kebijakan nasional. Ia menegaskan bahwa persoalan utama dalam tragedi YBR berkaitan erat dengan kemiskinan ekstrem dan kegagalan sistem deteksi dini. “Ini bukan soal mencari kambing hitam, tetapi membenahi sistem agar negara hadir sebelum tragedi terjadi,” kata Hoiruddin.

Ia menekankan pentingnya pendataan by name by address, fleksibilitas penggunaan dana bantuan sosial, serta kesiapan daerah dalam menangani kondisi darurat sosial.
Wakil Gubernur Johni Asadoma mengingatkan peran krusial aparat di tingkat desa hingga RT/RW. Menurut dia, berbagai program bantuan telah tersedia, tetapi kerap gagal menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. “Di lapangan, ini soal kepedulian dan keberanian bertindak,” ujarnya.

Rapat tersebut menyepakati sejumlah langkah konkret, antara lain pembaruan total data warga miskin yang dipimpin Dukcapil bersama lintas sektor, penindakan hukum terhadap manipulasi data kemiskinan, verifikasi ulang peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) kesehatan, serta penguatan peran pranata sosial dan keagamaan.

Pemerintah Provinsi NTT juga akan membentuk skema gerakan sosial “Sapa Peduli Bantu”, mengaktifkan layanan konseling di sekolah-sekolah, serta membuka kolaborasi dengan dunia usaha untuk menyediakan dana sosial tanggap darurat di luar skema bantuan pemerintah.

“Kita mengakui ada kegagalan. Justru dari pengakuan itu kita wajib berubah,” kata Gubernur Melkiades. Ia berharap tragedi YBR menjadi peringatan kemanusiaan agar tidak ada lagi anak di NTT yang kehilangan harapan karena kemiskinan.