PUPR NTT Paparkan Capaian Infrastruktur Air, Irigasi, dan Jalan Tahun Anggaran 2025

NTT, kupangmedia.net | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memaparkan capaian dan progres pembangunan infrastruktur strategis sepanjang Tahun Anggaran 2025. Paparan tersebut menegaskan arah pembangunan daerah yang menitikberatkan pada pemerataan layanan dasar, penguatan konektivitas antarwilayah, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Pemaparan disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTT, Ir. Benyamin Nahak, MT, dalam forum publik yang berlangsung di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT, Selasa, (13/1/2026).

Dalam pemaparannya, Benyamin menyebut tiga sektor utama menjadi fokus pembangunan infrastruktur 2025, yakni sistem penyediaan air minum (SPAM), sumber daya air dan irigasi, serta infrastruktur jalan provinsi.

Pada sektor air bersih, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SPAM Provinsi NTT mencatat keberhasilan pengembangan jaringan distribusi air minum di Kota Kupang dengan total investasi mencapai Rp1,719 miliar. Proyek tersebut diarahkan untuk mendukung layanan publik strategis, termasuk perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kantor Gubernur, rumah sakit, serta sejumlah fasilitas umum“Realisasi keuangan dan fisik proyek SPAM menunjukkan progres signifikan dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan layanan air bersih hingga 124 persen sepanjang 2025,” ujar Benyamin.

Sementara itu, di sektor Sumber Daya Air (SDA), Dinas PUPR NTT menjalankan berbagai kegiatan survei, investigasi, dan desain (SID) daerah irigasi dan embung di sejumlah kabupaten, seperti Manggarai Barat dan Timor Tengah Utara. Program ini menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menjamin ketersediaan air pertanian di tengah ancaman kekeringan.

Selain perencanaan, pembangunan dan rehabilitasi embung serta sumur bor juga dilakukan di berbagai wilayah. Upaya ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membuka ruang tumbuh ekonomi lokal berbasis sumber daya air.

Di bidang infrastruktur jalan, Bidang Bina Marga mencatat penanganan ruas jalan provinsi sepanjang 46,92 kilometer selama 2025. Penanganan tersebut mencakup pemeliharaan berkala, rekonstruksi, dan pemeliharaan rutin. Saat ini, total panjang jalan provinsi di NTT mencapai 2.687,31 kilometer dengan persentase jalan mantap yang terus meningkat.

Sebanyak 33 paket pekerjaan jalan dikerjakan dengan total anggaran sekitar Rp96,5 miliar. Pekerjaan tersebut tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota, mulai dari Kota Kupang, wilayah Sumba dan Flores, hingga Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Timor.

Tak hanya memaparkan capaian fisik, Dinas PUPR NTT juga menampilkan rekap program strategis melalui poster dan banner informasi yang mencerminkan fokus pembangunan layanan dasar, penataan ruang, serta peningkatan kualitas jasa konstruksi.

Salah satu sorotan adalah Data Kontrak Bidang Cipta Karya Tahun 2025 yang mencakup 11 paket pekerjaan dengan nilai anggaran lebih dari Rp2,006 miliar. Paket tersebut didominasi pengembangan dan pengawasan jaringan perpipaan air bersih, penyusunan Detail Engineering Design (DED), serta studi kelayakan sistem penyediaan air minum di Kota Kupang dan sejumlah kabupaten seperti Sikka, Malaka, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Nagekeo.

Program tersebut secara khusus menyasar wilayah prioritas penanganan stunting dan kemiskinan, menegaskan posisi infrastruktur dasar sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di bidang penataan ruang, Dinas PUPR NTT melakukan sosialisasi regulasi dan pedoman teknis penataan ruang yang dibagi dalam klaster Timor, Sumba, dan Flores. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk fasilitasi pembahasan RTRW di Kabupaten Sumba Timur dan Rote Ndao.

Sementara itu, Bidang Bina Konstruksi mencatat pelaksanaan pengawasan tertib jasa konstruksi lintas kabupaten/kota dengan target 22 paket pekerjaan dan capaian progres sebesar 12,73 persen. Kegiatan ini diperkuat melalui Focus Group Discussion (FGD) serta program sertifikasi tenaga ahli jenjang 7 guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia konstruksi lokal.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menegaskan komitmen pembangunan permukiman layak huni melalui program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Selain penyaluran bantuan PSU yang telah terealisasi 100 persen di sejumlah lokasi, Dinas PUPR NTT menyusun Naskah Akademik Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

“Pembangunan infrastruktur 2025 kami arahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat konektivitas dan daya saing wilayah,” kata Benyamin.

Rekap capaian tersebut menegaskan posisi infrastruktur sebagai fondasi utama strategi Bangun NTT, yang tidak semata mengejar pembangunan fisik, tetapi juga memastikan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.